Konflik Pertanahan Masyarakat Riau dengan Perusahaan Migas Harus Segera Diselesaikan

17-04-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman. Foto: Ayu/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan permasalahan pertanahan yang melibatkan salah satu perusahaan Migas besar (PT Chevron) di Riau harus segera diselesaikan. Hal ini di didapati saat Tim Kunker Komisi II DPR RI bertemu dengan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, dimana beberapa permasalahan pertanahan yang terjadi di Riau salah satunya melibatkan PT Chevron.

 

“Tuntutan masyarakat atas Lahan seratus meter yang berada di kiri dan kanan pipa Chevron sepanjang 180 km. Lahan itu dikuasai oleh Chevron tentu untuk kepentingan pengamanan pipa. Adanya tuntutan dari masyarakat karena banyak masyarakat yang sudah berinvestasi di lahan itu seperti pembangunan ruko, rumah dan sebagainya," ungkap Arsyad di Riau, baru-baru ini.

 

Dilanjutkannya, permasalahan muncul ketika beberapa tahun lalu pemerintah merencanakan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Banyak masyarakat yang merasa sudah berinvestasi dan tidak ingin meninggalkan area tersebut. Kalaupun harus pergi, mereka berharap diberikan ganti untung atas lahan yang sudah didiaminya.

 

"Saya berharap permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Bahkan, Kami (Komisi II DPR RI) akan membahas permasalah ini lebih lanjut dengan Menteri ATR/BPN, Kepala Daerah atau Gubernur Riau, serta instansi terkait lainnya. Guna mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, bagi PT Chevron dan tentunya juga terbaik bagi masyarakat," pungkas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

 

Tim kunjungan kerja yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang ini, juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI lainnya, seperti Nasir Djamil, Zulfikar Arse Sadikin, Cornelis, Guspardi Gaus, Chairul Anwar, Prasetyo Hadi, Endro Suswantoro, dan Wahyu Sanjaya. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...